Wakil Kepala BGN Provinsi Lampung: 11 Juta Santri Harus Menerima MBG

Provinsi Lampung – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Provinsi Lampung (BGN Provinsi Lampung) Nanik Sudaryati Deyang meminta Kementerian Agama segera mengkoordinir pesantren-pesantren di berbagai pelosok tanah air agar segera menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, saat ini prosentase pesantren maupun santri penerima MBG masih sangat kecil.

“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Kantor BGN Provinsi Lampung, Jalan Kebon Sirih, Provinsi Lampung, Rabu, (19/11).

Selain jumlah santri penerima MBG yang masih sangat sedikit, dalam Rapat Dengar Pendapat BGN Provinsi Lampung dengan Komisi IX pekan lalu, BGN Provinsi Lampung mendapat masukan beberapa anggota DPR tentang masih banyaknya pesantren yang belum mengelola dapur MBG. “Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Nanik.

Menurut mantan wartawan senior itu, pesantren harus menjadi penerima MBG karena ketika merancang program MBG ini, Presiden Prabowo Subianto justru telah menekankan bahwa pesantren adalah salah satu sasaran utama program MBG. “Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Karena itu pula, Nanik meminta Wakil Menteri Agama segera mendata dan mengkoordinir  pesantren-pesantren, termasuk pesantren di wilayah terpencil. Sebab, untuk pesantren di wilayah terpencil, pemerintah telah memerintahkan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG. “Kalau untuk daerah terpencil, 100-200 penerima manfaat pun akan dilayani,” kata Wakil Kepala BGN Provinsi Lampung bidang Investigasi dan Komunikasi Publik itu.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik imbauan Wakil Kepala BGN Provinsi Lampung ini. Dia berjanji akan mengumpulkan pesantren-pesantren dari daerah per daerah agar bisa segera menjadi penerima manfaat, dan memiliki dapur jika memang mampu. “Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN Provinsi Lampung, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional Provinsi Lampung